Anggota DPR sebut KPK punya alat canggih, mengada-ada jika tak tahu dimana Setnov TV NEWS

Berita hari ini tentang Anggota DPR sebut KPK punya alat canggih, mengada-ada jika tak tahu dimana Setnov.

Merdeka.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mungkin tidak mengetahui keberadaan Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, menurutnya, KPK memiliki alat canggih untuk melacak seseorang yang mereka cari.

“KPK punya alat yang cukup canggih. Jadi kalau disebutkan KPK tak tahu keberadaan Setnov mengada-ada. Di hutan saja KPK tahu. Kita bisa lihat track record mereka selama ini. Siapa saja mereka bisa dapatkan, dimana saja,” kata Junimart saat dihubungi, Kamis (16/11).

Junimart mengingatkan KPK agar menggunakan cara lebih cerdas untuk menangkap Setnov. Dia memperingatkan KPK bahwa upaya penangkapan Setnov tidak didasarkan pada unsur balas dendam.

Hal ini terkait dengan pelaporan dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke polisi dengan tuduhan membuat surat rekomendasi pencegahan palsu untuk Setnov dan penyalahgunaan wewenang.

“Jangan kelihatan marwah balas dendam, enggak boleh gitu lah. Karena 2 komisioner dilaporkan ke Polri. Gunakan kewenangan dengan profesional sesuai koridor hukum,” tegasnya.

Politikus PDIP ini menilai rencana penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang bakal dilakukan KPK jika Setnov tidak menyerahkan diri berlebihan. Sebab, Setnov merupakan pejabat negara dan kemungkinan masih berada di Tanah Air.

“Berlebihan, beliau pejabat negara. Ini masih di Indonesia. Kecuali kalau beliau sudah di luar negeri, boleh lah. Teroris saja enggak buronan. Enggak sampai gini, terlalu berlebihan,” ujar Junimart.

Dia mengaku miris melihat upaya KPK menjemput paksa dan penangkapan kepada Setnov. Padahal, KPK sendiri juga terus menolak dipanggil ke forum rapat Pansus Hak Angket KPK dengan dalih menunggu putusan MK atas uji materi UU MD3.

Sementara, kubu Setnov menolak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK atas kasus e-KTP juga dengan alasan menunggu putusan uji materi terkait Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2.

“Kenapa pada ketika Pansus Angket KPK undang KPK, mereka beralasan menunggu hasil MK. Sehingga mereka tak mau datang. Kalau Pak Setnov buat dalil yang sama apakah salah. Menunggu hasil putusan MK,” katanya.

Diketahui, KPK gagal menjemput paksa Setnov di kediamannya, Jalan Wijaya Nomor 19, Jakarta Selatan, Rabu (16/11) malam. Sebab, saat penyidik ingin menjemput paksa, Setnov tak berada di rumah. Hingga pagi ini, keberadaan sang Ketua Umum Partai Golkar belum diketahui. [dan]

Berita hari ini yang mengejutkan seperti disampaikan media Indonesia tentang Anggota DPR sebut KPK punya alat canggih, mengada-ada jika tak tahu dimana Setnov.